Balai Arkeologi D.I Yogyakarta

Tidak Sekedar Membaca Masa Lalu

HARI PURBAKALA

Hari Purbakala yang kemudian diperingati settiap tanggal  14 Juni ini didasarkan pada terbentuknya institusi formal yang menangani masalah kepurbakalaan pada masa pemerintahan Kolonial Belanda yang bernama “ Oudheidkundige Dienst in Nederlansch-Indie” pada tanggal 14 Juni 1913.

Lembaga kebudayaan pertama di Indonesia didirikan oleh kaum terpelajar di Jakarta dengan nama Bataviaash Genootschap van kunsten en wetenchapenpada tahun 1878.Tahun 1882, dengan kegiatan kepurbakalaan ditangani oleh Comisie tot het Opsporen Verzamelen en Bewaren van Oudheidkundige Voorwerpen dan mengalami perkembangan pesat baik dalam bidang penelitian, observasi,penggambaran, ekskavasi, pemeliharaan,pengamanan, pendokumentasian, dan pemugaran bangunan kuno di Indonesia.

Tahun 1885, didirikan lembaga swasta bernama Archaeologische Vereenigingyang diketuai oleh ir J.W. Ijzerman. Lembaga ini melaksanakan tugas sampai dengan tahun 1901 dengan mendirikan Commisise in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundige Onderzoek op Java en Madoerasebagai badan yang menangani kekunaan di Jawa dan Madura yang diketuai oleh Dr. J.L.A. Brandes yang pada tahun 1913 berubah mejadi Oudheidkundige Dienst in Nederlansch-Indie dipimpin oleh N.J Krom. Tahun 1916 sampai dengan 1936, Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie  dipimpin  oleh F.D.K Bosch. Pada  masa kepimpinannya untuk memasyarakatkan  kerja arkeologi beliau menjadi pembicar kegiatan Kongres Kebudayaan paa tahun 1919. Pada   tahun 1931, Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie  mengeluarkan Undang-Undang tentang penangan peninggalan purbakala, yaitu Monumenten Ordonantie Staatsblad 1931 No.238. Dengan adanya undang-undang tersebut, pengawasan dan perlindungan peninggalan purbakala, mempunyai kepastian hukum.

Tahun 1936, nama Oudheidkundige Dienst berubah menjadi Jawatan Purbakala dan dipimpin oleh Dr. W.F. Stutterheim. Dibawah kepemimpinannya beberapa bidang baru dikembangkan, antara lain keramologi, sejarah kesenian, dan arkeologi kimia. Pada tanggal  18 Maret 1942, Jepang mengambil alih kekuaaan atas Indonesia dari Belanda, sejak itu pula Kantor Jawatan Purbakala diambil alih oleh Jepang dan berubah namanya menjadi Kantor Urusan Barang-Barang Purbakala.

Tanggal  Juli 1947, Kantor Urusan Barang-Barang Purbakala diambil alih oleh Belanda kembali dan dipimpin oleh Prof. Dr. A.J. Bernet Kempers.

Tahun 1951,nama kantor diganti menjadi Dinas Purbakala dibawah pimpinan Prof. A.J. Bernet Kempers dengan kantor pusat di Jakarta. Pada Tahun 5, Dinas Purbakala dipimpin oleh seorang Putra Indonesia, yang bernama Drs. R. Soekmono.

Tahun 1975, struktur organisasi LPPN berubah kembali dengan dipecah menjadi dua instansi, yaitu Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional Pus.P3Ndan Direktorat Sejarah dan Purbakala DSP. Tugas DSP adalah melakukan perlindungan benda-benda peninggalan Sejarah dan Purbakala di bawah pimpinan Drs. Uka Tjandrasasmita.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.200/O/1978, tanggal  Juni 1978, tugas dan fungsi kantor cabang diubah menjadi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala sebagai Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Di bidang penelitian, selain Pusat  Penelitian  Arkeologi Nasional juga berdiri 10 Balai  Arkeologi di seluruh Indonesia, termasuk Balai Arkeologi Yogyakarta.

[ Setelah bidang kebudayaan kembali digabung dengan pendidikan, maka Balai Arkeologi berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 56 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi. Sedangkan Rincian Tugas Balai Arkeologi dituangkan melalui SK Mendikbud nomor 33 Tahun 2013. Melalui keputusan tersebut maka Balai Arkeologi adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (pasal 1), dan Balai Arkeologi Balai Arkeologi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Arkeologi Nasional (pasal 2)]

Selama kurang lebih 6 tahun, akhirnya Undang-Undang RI no. 5 tahun 1992 tentang BCB dan PP RI No. 10 tahun   tentang pelaksanaan UU RI No. 5/1992 dikeluarkan untuk menggantikan Monumenten Ordonantie Staatsblad No. 238 tahun 1931.

Pada tanggal 21 Agustus 2002, berdasarkan SK Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata No. KEP-06/BP Budpar/2002, nama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala mulai dipakai menggantikan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Meskipun lembaga purbakala mengalami perubahan nama berulangkali, namun lingkup kerjanya tetap sama, yaitu bidang kepurbakalaan.

Artikel terkait ada di sini   

(Sumber: purbakala.jawatengah.go.id)

Updated: June 14, 2019 — 3:30 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Balai Arkeologi D.I Yogyakarta © 2016 ArkeologiJawa